Penyediaan Asuransi untuk Nelayan dari BPJS Ketenagakerjaan Demi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Nyanyian Rakyat Kecil

Penyediaan Asuransi untuk Nelayan dari BPJS Ketenagakerjaan Demi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Penyediaan Asuransi untuk Nelayan dari BPJS Ketenagakerjaan Demi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan amanat Undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara program jaminan sosial untuk melindungi para pekerja di Indonesia, yang meliputi pekerja formal (pekerja penerima upah) maupun pekerja informal (pekerja bukan penerima upah).

nelayan1

Foto: Ilustrasi nelayan

Terkait dengan hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu menyadari keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Ketenagakerjaan dalam rencana institusi tersebut yang akan menyediakan asuransi bagi para nelayan.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh mengatakan jika pelaksanaan asuransi bagi nelayan tersebut dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan artinya proses pencairan klaim dan sebagainya ke depan tidak sulit atau mudah, layaknya proses asuransi sosial lainnya.

“BPJS Ketenagakerjaan merupakan institusi pemerintah yang diamanahkan untuk melindungi seluruh tenaga kerja. Artinya semua jaminan sosial untuk tenaga kerja Indonesia ya harus diarahkan ke BPJS Ketenagakerjaan,”katanya.

Apalagi, asuransi komersial terkadang berlaku asas ex-gratia. Pemegang polis, katanya, suka dipersulit dalam proses pencairan klaim. Ujung-ujungnya,kata dia, jika pun dana dicairkan tidak sesuai dengan yang disepakati. “Contohnya saja TKI dan itu terjadi berulang-ulang setiap tahunnya,” kata Poempida, yang juga merupakan Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA).

Dewas

Foto:Poempida Hidayatulloh selaku Dewas BPJS Ketenagakerjaan

 

Sementara itu, Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan program asuransi sebagaimana yang direncanakan KKP telah ada dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan sosial atau risiko pekerja informal (BPU).

Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

“Rencana KKP tersebut harus dibalikan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kita ini masih menghadapi tantangan bagaimana kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat diikuti seluruh pekerja informal. saat ini pekerja informal ada sekitar 60 juta orang,” jelas Irvan kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.

Karena itu, ia berharap jika asuransi yang diberlakukan untuk nelayan adabaiknya menggunakan asuransi sosial. Khususnya untuk meng-cover masyarakat yang tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran atau PBI).

Sekedar informasi, sebelumnya Sekretaris Jenderal KKP Syarief Widjadja mengungkapkan, asuransi akan diberlakukan bagi seluruh nelayan. Untuk nelayan kecil maka premi asuransi ditanggung negara, dan untuk nelayan yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di perusahaan, maka premi ditanggung pemberi kerja. Adapun untuk pengelolaan asuransi, rencananya hal ini akan diserahkan pada BUMN asuransi.

 

Team Admin,

Orkestra

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: