Politik (Ramah) Inovasi

Nyanyian Rakyat Kecil

Politik (Ramah) Inovasi

Politik (Ramah) Inovasi

Oleh Miftach Sabri – Selasar.com

Kita menyaksikan perubahan selera pengguna ojek, dari yang konvensional ke ojek online. Sementara di sisi lain, pada tataran tertentu, palaku ojek online pun ikut bertransformasi, bukan lagi berprestise rendah layaknya ojek zaman dulu. Mereka dibekali teknologi, dibekali peta online, dan diwajibkan untuk tampil profesional saat mendatangi konsumen dimanapun berada. Konsumen ojek dimanjakan sedemikian rupa. Begitupula dengan pengguna taksi. Yang awalnya menunggu bebeberapa menit, bahkan sampai setengah jam, di pinggiran jalan Sudirman atau Thamrin, misalnya, berdiri dengan dua kaki yang lunglai paska bekerja, bersama dengan ribuan pekerja yang ingin segera merasakan empuknya kasur di rumah, sampai berganti preferensi ke layar posel. Cukup duduk di kantor, memesan angkutan, lalu menunggu dikabari, dan siap-siap untuk duduk manis di belakang supir sampai ke depan pagar rumah.

Kita juga menyaksikan betapa mal-mal, selain diperlakukan sebagai spot nongkrong dan kongkow-kongkow, juga dianggap sebagai pelampiasan hasrat berbelanja kelas menengah, mulai sepi dan ditinggalkan secara perlahan. Berbelanja hari ini pun berpindah ke layar ponsel. Klik, scroll down, scroll up, zoom, lalu klik lagi. Aktifitas jari yang demikian bisa menghabiskan sejam dua jam sebelum pilihan dijatuhkan. Sehari dua hari kemudian, barang yang diincar sudah ada di hadapan mata. Jual beli terjadi, kepemilikan barang berpindah, dan uang terus mengalir dari konsumen ke pedagang dan produsen. Hebatnya, aktifitas ekonomi bermula hanya dari jari di atas layar ponsel. Tak perlu ada market place di properti kelas menengah atas di lingkaran emas perdagangan untuk pajangan, tak perlu bayar sewa tempat, terkadang pajak pun entah sudah clear atau belum, barang berpindah, transaksi terjadi, dan isi koncek konsumen berpindah tangan.

Dan kita juga menyaksikan bagaimana ratusan ribu UMKM akhirnya mampu menjual produksi atau dagangannya melintasi pulau-pulau, bahkan melintasi batas-batas negara. Mereka berekspansi, tanpa beranjak keluar dari daerah operasinya. Hanya bermodal internet dan kamera di ponsel atau pesawat komputer, produksi dan barang daganganya ikut mejeng di market place online. Bisa diakses oleh calon pembeli, baik pemakai ataupun mitra dagang, kapan dan di manapun, sekalipun tengah malam ataupun subuh, di atas genteng atau sembari tiduran di kasur, bahkan sembari buang air besar sekalipum. Omset UMKM berlipat. Kocek mereka tentu ikut menebal. Dan kesempatan untuk berekspansi semakin besar.

Inovasi demi inovasi datang silih berganti. Ada yang diuntungkan, ada yang tersudutkan. Inovasi terkadang men-drive selera konsumen, tapi tak sedikit pula inovasi justru didorong oleh selera konsumen itu sendiri. Perubahan selera boleh jadi karena faktor kebutuhan, boleh jadi pula karena memang sudah zamannya untuk berinovasi dan berubah. Tak penting dari mana mulanya, tanpa inovasi, maka kita hari ini akan tetap sama dengan pendahulu-pendahulu kita. Tanpa inovasi, kita tak akan mengenal kemajuan, kecanggihan, atau kelebihan-kelebihan dan kemudahan-kemudahan yang kita rasakan hari ini. Inovasi adalah mesin penggerak perubahan. Inovasi adalah bagian dari kemanusiaan kita, bagian dari fungsi kita sebagai manusia yang tak pernah berhenti berfikir dan berkreasi.

Di ranah publik, tak sedikit hal serupa muncul karena memang sudah zamannya. Layanan kesehatan elektronik, layanan pendidikan online, sistem pembayaran elektronik, satu kartu seribu fungsi, jalan-jalan bebas hambatan, transparansi anggaran elektronik, tender online, dan sangat banyak lagi. Semuanya adalah inovasi untuk menjawab berbagai kebutuhan publik yang memang sudah semestinya disediakan oleh pemerintah. Tapi sayang, munculnya tak masif. Hanya satu dan beberapa daerah di antara sekian daerah yang mempu menghadirkannya. Tak ada pula usaha signifikan dari pemerintah pusat atau politisi-politisi untuk memprioritaskan inovasi.

Dulu ada mobil esemka. Diendorse oleh orang nomor satu di negeri ini. Tapi sayang, sebagaimana politisi lainya yang cenderung memosisikan inovasi sebagai jualan semata, jualan untuk meraub simpati, esemka hilang ditelan waktu. Dan sampai hari ini, nyaris tidak ada politisi yang datang ke senayan atau masuk ke pemerintahan untuk memperjuangkan inovasi. Untuk menghadirkan aneka inovasi dalam tugas-tugas pemerintahan. Yang kerap mereka lakukan adalah mengendorse segala sesuatu yang diaku pembaruan untuk mengungkit popularitas, bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Padahal sejatinya, di satu sisi, pemerintah dan segenap politisi-politisi yang ada di dalamnya, tak boleh kalah oleh swasta dalam berinovasi. Dan di sisi lain yang tak kalah penting, pemerintah dan semua politisi yang ada di dalamnya pun harus berkomitmen tinggi untuk mendorong, memfasilitasi, mensupport, memberi insentif, kepada masyarakat atau siapapun di negeri ini untuk berinovasi dalam bidang apa saja.

Clayton M Cristensen dan Joseph Bower dalam artikelnya di Harvard Business Review, “Disruptive Technologies: Catching the Wave” (1995) menyebutnya dengan era Disruptive Innovation. Era inovasi disruptif (disruptive innovation) adalah era di mana banyak bermunculan inovasi yang membantu pelaku bisnis untuk menciptakan pasar baru, yang pada tataran operasional acapkali malah mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu. Di era ini, pelaku bisnis mengembangkan suatu atau beberapa produk dan layanan dengan cara yang tak diduga pasar, pun dengan menciptakan jenis konsumen yang berbeda dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibanding yang diterapkan di pasar yang lama.

Kegoncangan publik seringkali tersulut ketika ada satu atau beberapa inovasi diluncurkan. Bukan saja karena preferensi masyarakat dan konsumen tetiba berubah, tapi juga karena stabilitas tatanan lama terancam. Sebut saja misalnya bisnis-bisnis konvensional yang mulai tergagap oleh masifnya sambutan masyarakat atas kemunculan bisnis-bisnis online. Dengan kata lain, setiap perubahan ada harganya. Ada harga yang harus dibayar oleh pelaku lama. Dan ada harga yang harus ditanggung oleh pemerintah beserta politisi-politisi yang ada di dalamnya.

Jadi tak heran mengapa jauh hari, yakni sekira tahun 1942, Joseph A. Schumpeter, dalam buku Capitalism, Socialism, and Democracy, sudah menamai proses semacam ini dengan sebutan “Creative Destruction “. Akan ada penghancuran di bawah bangunan inovasi dan kreasi baru. Scumpeter berpendapat, kapitalisme, pertama-tama, adalah sebuah sistem yang bentuk dan metode ekonominya secara alamiah selalu berubah dan karena itu merupakan satu-satunya sistem yang tidak akan pernah bersifat tetap. Penggerak perubahan yang membuat kapitalisme selalu bisa bertahan adalah sebuah proses yang beliau sebut dengan istilah Creative Destruction (penghancuran kreatif).

Untuk menjelaskan proses penghancuran kreatif , Schumpeter memberi contoh tentang kompetisi di dalam sistem ekonomi pasar sebagai esensi dari kapitalisme. Dalam kompetisi, hanya perusahaan yang efisien, baik dari segi keuangan, manajemen, maupun penguasaan teknologi, yang bisa bertahan dan unggul, sementara yang tidak efisien pasti tersingkir (destruksi). Nah di atas reruntuhan itu, muncul (kreasi) kompetitor lain yang secara bisnis menantang perusahaan yang sebelumnya menang. Proses ini berlangsung secara terus menerus, sehingga menurut Schumpeter, proses penghancuran kreatif merupakan fakta esensial kapitalisme. Dengan kata lain, jatuh-bangun, untung-rugi, baik di masa damai maupun di masa krisis adalah hal yang alamiah, yakni sebuah proses seleksi alam.

Contoh pada tataran teknis, misalnya, adalah perang harga (munculnya predatory pricing) sebagai salah satu buah dari perseteruan antara model bisnis digital dan bisnis konvensional. Perpaduan konsep sharing economic dengan inovasi teknologi membuat model bisnis digital menjadi lebih efisien sehingga memunculkan harga yang sangat murah. Namun secara teknis operasional, pada umumnya bisnis tersebut belum terpayungi oleh perangkat hukum yang ada. Mengapa? Karena untuk konteks bisnis ubernomic misalnya, di lapangan yang beroperasi adalah mobil berpelat nomor pribadi namun berfungsi sebagai angkutan publik (faktor produksi). Walhasil, operasionalisasi teknisnya tidak terdeteksi oleh aturan main yang ada, terutama sistem pengenaan pajak, sehingga mengurangi biaya produksi dan melahirkan harga yang cukup murah.

Lantas bagaimana sikap penguasa dan politisi-politisi terhadap persoalan ini? Dari data mutakhir yang ada, saya kira kita memang perlu mengingatkan pemerintah dan semua politisi yang berkapasitas untuk menelurkan regulasi karena peringkat Indeks Inovasi Global Indonesia kini jauh tertinggal dibbanding tetangga. Masih ada sejumlah regulasi yang mematikan inovasi seperti praktik perburuan rente atau rent seeking, kartel, dan monopoli. Lihat saja, peringkat inovasi Indonesia, berdasarkan Global Innovation Index 2017, hanya mampu bertengger pada posisi 87 dari total 127 negara. Posisi ini hanya naik satu peringkat dibandingkan posisi pada 2016. Sementara di ASEAN, peringkat Global Innovation Index Indonesia juga tertinggal. Misalnya, Malaysia berada di posisi 37, sedangkan Vietnam berada di posisi 47.

Memang, sepanjang pengamatan saya, politik Indonesia masih belum ramah terhadap inovasi. Ramah tidak melulu berarti bahwa pemerintah harus membiarkan begitu saja kreasi-kreasi teknologi baru bermunculan, lalu pelaku lama berhamburan gulung tikar. Tapi ramah juga berarti seberapa jauh penguasa dan politisi memberi ruang, memberi dukungan, dan kemudian menelurkan regulasi yang adaptif, serta mengawal lahirnya inovasi-inovasi dan mengelola risiko-risikonya. Dan seberapa jauh pemerintah terus berinovasi dalam regulasi,terutama regulasi preventif dan antisipatif, terhadap perubahan yang akan terjadi dan risiko-risiko kemajuan yang mungkin akan ditanggung. Dengan kata lain, butuh politisi dan decision maker yang handal plus berdaya saing tinggi yang akan mampu menjawab tantangan-tantangan demikian, bukan sekedar politisi biasa yang hanya puas dengan teriakan yang itu-itu saja.

(Bersambung…)

*) Versi Lebih Singkat dari artikel ini pernah dimuat di Koran Sindo Sabtu 9 Desember 2017, dengan judul Ramah Inovasi.

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: